Pada masa kini istilah pengaturan (governance) dan
pengaturan yang baik (good governance) mulai berkembang dan selalu digunakan
dalam literatur mengenai pembangunan. Seringkali konsep pembangunan tidak
memperhatikan konsep keberlanjutan, melihat faktor sumber daya alam dan
lingkungan hanya ditentukan berdasarkan nilai progresifnya. Realisasi dari
konsep pemerintahaan yang bijaksana ‘good governance’ merupakan prasyarat
untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.
Prasyarat minimal untuk
mencapai good governance adalah adanya tranparansi,
akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan
keadilan. Dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance, terdapat
tiga fokus bidang yang penting dan saling terkait dengan ekonomi, politik dan
administrasi. Bidang ekonomi mencakup proses pengambilan keputusan yang
mempengaruhi tidak hanya kegitan ekonomi dan faktor-faktor terkait lainnya,
namun hal-hal lainnya menyangkut isu keadilan, kemiskinan dan kualitas hidup.
Salah satu isu penting tentang good governance yang
menyatukan ketiga bidang tersebut adalah perlunya di jalankan sistem pemerintah
bottom-up. Di indonesia, sumber daya alam masih menjadi prioritas dalam
pemenuhan kebutuhan hidup dari para anggota komunitasnya, sehingga dalam hal
ini pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam menjadi
prioritas dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup.
Berkaitan dengan penanganan lingkungan alam, dengan
good governance diharapkan dapa tercipta format politik yang dekokratis, karena
hal ini merupakan prasyarat menuju demokratisasi pengelolaan sumber daya alam
di indonesia.
Konsep good governance juga diharapkan akan melahirkan
model alternatif pembangunan yang mampu menggerakan partisipasi komunitas umum
dan memberi jaminan bahwa prioritas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang
dibuat berdasarkn musyawarah bersama.
A. DEFINISI PENGATURAN
Pengaturan (governance) pada dasarnya sudah berjala
dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, dan juga manusia sebagai mahluk
alam. Pengaturan adalah sebuah proses pengambil keputusan dan proses yang oleh
pengambil keputusan yang diimplementasikan, sebuah analisis dari pengaturan
memfokuskan pada pelaku formal dan informal yang terlibat dalam pengambil
keputusan dan mengimplementasikan keputusan yang telah diambil dan struktur
secara formal dan informal yang sudah tersusun dalam sebuah tempat untuk segera
dilaksanakan dan keputusan yang diimplementasikan. Pemerintah adalah salah satu
pelaku dalam pengaturan, pelaku lainnya terkait dalam pengaturan yang
tergantung pada tingkatan pemerintah yang kita diskusikan. Sama halnya dengan
struktur pemerintahan formal sebagai salah satunya yang keputusan tersebut
muncul dan diimplementasikan, pada tingkat nasional, struktur pengambilan
keputusan informal, seperti “kitchen cabinet” atau penasehat informal akan
tetapi eksis.
B. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
Secara global, dibutuhkan apresiasi
bahwa konsep good governance lebih
luas pengertiannya dari sekedar dari sebuah aturan yang berkaitan dengan
administrasi dalam istilah yang konvensional.Good governance,
mempunyai lebih banyak kaitannya dengan dasar-dasar etika dari pengaturan atau
satu sistem pengaturan dan harus dilakukan evaluasi melalui acuan-acuan atau
referensi yang mengacu pada kekhususan norma- norma dan sasaran yang
mendasarinya. Good govrnance, sebagau konsep
sangat mudah diadaptasikan kepada bagian-bagian komunitas seperti pemerintah,
legislatif, judikatif, media massa, privat sektor, lembaga-lembaga,
lembaga-lembaga swadaya komunitas (NGO). Pengaturan yang baik (Good governance)
mempunyai 8 karakteristik yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang
mengarah pada kepentingan umum.
1. Partisipasi
Partisipasi dalam rangka good governance dapat
diibaratkan keterkaitan aktif oleh kedua belah pihak, contoh kerjasama baik
laki-laki maupun perempuan adalah kunci dari good governance.
Partisipasi dalam pemerintah dapat
diwujudkan melalui:
·
Partisipasi
dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok-kelompok yang terpengaruh
serta dapat mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek.
·
Meningkatkan
hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya hubungan sosial ekonomi
yang bersifat menguntungkan semua pihak.
·
Memberdayakan
pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daerah, ini terkait dengan
model-model otonomi daerah yang secara umum dikuasai oleh kebudayaan sukubangsa
yang mendominsi wilayah tertentu.
·
Menggunakan
lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan atau alat untuk memobilisasi dan
meraih keuntungan proyek dan juga lembaga-lembaga sosial komunitas yang sudah
tumbuh di komunitas itu sendiri yang di dasari pada komunitas setempat
(Community Based Organization).
2. Aturan Hukum
Aturan hukum mengacu pada keberadaan hukum, regulasi
dan kebijakan untuk mengatur komunitas dan keadilan penerapan yang konsisten. Kepentingan
dari sistem dasar aturan untuk perkembangan ekonomi sangat rumit dan
membingungkan. Kesemuanya itu merupakan sebuah komponen yang penting dari
lingkungan di dalam pelaku perencana ekonomi dan menerapkan keputusan penanaman
modal. Sebagai kelanjutannya adalah secara kerangka, membantu menjamin resiko
bisnis dapat dinilai dan diramalkan secara rasional, transaksi biaya rendah dan
campur tangan pemerintah dapat diminimalisasikan, mereka harus dapat terlibat
secara dukungan untuk mengatasi resiko pertumbuhan dari pembangunan.
3. Transaksi
Transparansi mempunyai arti bahwa keputusan diambil
dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada
hal-hal yang memang harus bersifat terbuka. Pengertian keterbukaan ini juga
berarti bahwa informasi cukup disediakan oleh yang berwenag dan bahwa informasi
ini disediakan sangat mudah diperoleh dengan aturan yang sangat sederhana dan
mudah dimengerti ole semua anggota komuitas. Transparansi mengacu pada
ketersediaan dari informasi untuk komunitas umum dan penjelasan tentang
aturan-aturan pemerintah, regulasi, dan keputusan. Transparansi di pihak
pemerintah dan penerapan kebijakan publik diturunkan ketidakpentingannya dan
dapat membantu penurunan tingkat aktivitas korupsi pada pegawai-pegawai
pemerintah.
4. Responsif
Dalam konteks ini good governance memberikan sifat cepat tanggap
terhadap masalah hubungan sosial antar stakeholder dan
juga intern perusahaan atau organisasi. Responsif menjadi tolok ukur
terakomodasikannya kepentingan dan masalah-masalah yang dialami oleh
komunitas-komunitas yang terkait. Mempertahankan sifat responsif dari suatu
pengaturan dilakukan beberapa aktivitas yang mengikutinya, seperti adanya
sistem sosialisai nilai yang sering dilakukan, pemeriksaan sosial (monitoring
dan evaluasi serta audit sosial).
5. Berorientasi Konsensus
Terhadap beberapa pelaku dari
beberapa sudut pandangdiberikan oleh komunitas. Good
governance sebagai mediator dalam beberapa kepentingan yang ada
dalam komunitas untuk mendapatkan sebuah kepentingan yang paling baik sebagai
gambaran kepentingan komunitas secara keseluruhan dan bagaimana mencapai
kepentingan tersebut. Good governance pada dasarnya
menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu
sistem yang bersifat adil dan tidak memihak, kaloupun ada kepemihakan adalah
pada etika dari hubungan sosial antar komunitas atau pihak yang saling
berhubungan sosial. Berkaitan dengan kondisi komunitas indonesia, maka
orientasi konsensus ini menjadi sangat penting, dalam arti pengaturan harus
dapat menjangkau segala kepentingan dan sifat-sifat komunitas-komunitas yang
nyata-nyata berbeda satu sama lain.
6. Adil dan Bersifat Umum
Sifat adil dan bersifat umum ini tentunya berlandaskan
pada etika yang dianut secara bersama sebagai sebuah komunitas yang besar,
bukan berdasarkan pada salah satu kelompok sosial tentunya. Sifat adil dan umum
berarti mengacu pada moralitas yang seimbang, dan ini hanya dapat diperoleh
ketika menggunakan proses good governance dalam
hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya.Sebagai
komunitas yang majemuk, indonesia akan senantiasa bersandarkan pada sifat-sifat
ini, dan untuk itu kepekaan dalam perkembangan sosial budaya serta politik dan
ekonomi dari suatu prose pengaturan akan menjadi faktor yang utama.
7. Efektif dan Efisien
Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinya mencakup keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus melindungi lingkungan. Dengan sistem
yang dapat mengolah sesuatu yang tidak berguna bagi sebuah elemen akan tetapi
berguna bagi elemen lainnya dan sistem ini berjalan dengan baik tentunya dapat
dikatakan sistem tersebut sebagai sistem yang efisien.
8. Pertanggung jawaban
Pertanggungjawaban adalah kunci
dari good governance. Pegawai publik harus dapat menjawab
setiap pertanyaan publik sebagai bentuk tingkah laku pemerintah dan dapat
merespon pertanyaan publik pada muatan otorias yang merka peroleh dan yang
mereka punya.
C. COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Dalam konteks menyamakan dasar bagi
persepsi bangsa-bangsa yang berbeda maka dibentuk sebuah rangkaian
bentuk-bentuk sebuah pengaturan yang baik yang selalu dianalisis ketepatannya
untuk setiap bangsa di dunia dalam rangka saling berhubungan satu dengan
lainnya. Konsep darigood governance sudah
diklarifikasi oleh kegiatan dari Commisionon Human Rights,
pada resolution 2000/64 komisi ini mengidentisifikasi atribut kinci dari good governance sebagai:
1. Transparansi
2. Tanggung jawab
3. Akuntabilitas
4. Partisipasi
5. Responsif (pada kebutuhan komunitas)
Dalam Deklarasi Millenium, yang diadopsi oleh
konsensus, anggota dari perserikatan Bangsa-bangsa menghasilkan kesepakatan
untuk menciptakan pengelolaan lingkungan- pada nasional dan tingkat global –
yang saling mendukung bagi pengembangan komunitas khususnya kesejahteraan
sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan.
D. KAITAN GOOD GOVERNANCE DENGAN ETIKA
BISNIS
Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan
(Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu
prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan
& pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang
terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila
prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture),
maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha
mematuhi peraturan yang ada. Pelanggaran atas Kode Etik dapat termasuk
kategori pelanggaran hukum.
Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya,
keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku
atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat
dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat
dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action). Beberapa contoh pelaksanaan kode
etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan,
antara lain masalah :
1. Informasi rahasia
informasi
rahasia, seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai
perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain
yang tidak berhak. Adanya kode etik tersebut diharapkan dapat terjaga hubungan
yang baik dengan pemegang saham (share holder), atas dasar integritas
(kejujuran) dan transparansi (keterbukaan), dan menjauhkan diri dari memaparkan
informasi rahasia. Selain itu dapat terjaga keseimbangan dari kepentingan
perusahaan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan yang layak dari karyawan,
pelanggan, pemasok maupun pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
2. Benturan Kepentingan (Conflict of
interest)
Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat
menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of
interest) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila
karyawan & pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak
langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana
keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan
dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan. Beberapa kode etik yang perlu
dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain
menghindarkan diri dari situasi (kondisi) yang dapat mengakibatkan suatu
benturan kepentingan. Selain itu setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang
merasa bahwa dirinya mungkin terlibat dalam benturan kepentingan harus segera
melaporkan semua hal yang bersangkutan secara detail kepada pimpinannya
(atasannya) yang lebih tinggi.
Setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang
melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas
sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku di perusahaan, misalnya tindakan
disipliner termasuk sanksi pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja).
Untuk melakukan pengujian atas Kepatuhan terhadap Kode
Etik tersebut perlu dilakukan semacam audit kepatuhan (compliance audit) oleh
pihak yang independent, misalnya Internal Auditor, sehingga dapat diketahui
adanya pelanggaran berikut sanksi yang akan dikenakan terhadap karyawan &
pimpinan perusahaan yang melanggar kode etik. Akhirnya diharpkan para karyawan
maupun pimpinan perusahaan mematuhi Code of Corporate & Business Conduct
yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai penerapan GCG.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar