A.
Sekilas tentang PilGub Jakarta 2017
Kursi Gubernur
DKI Jakarta selalu menjadi perebutan politik. Namun, pemilihan Gubernur DKI
Jakarta pada 2017 mendatang bukan saja akan menjadi ajang saingan antar partai,
beberapa tokoh yang tak berafiliasi dengan partai politik akan ikut andil. Selain, calon petahana Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok), sejumlah calon lain juga siap bersaing sebagai bakal calon
orang nomor satu di Jakarta. Terakhir, ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza
Mahendra mengaku didorong untuk maju menyaingi Ahok. Sementara Partai Amanat
Nasional (PAN) sedang menyiapkan tiga kadernya untuk DKI.
Menurut
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan, untuk
mencalonkan pasangan calon dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, merujuk
kepada undang-undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. "Mensyaratkan
sekurang-kurangnya partai politik (parpol) atau gabungan parpol memiliki 20
persen kursi atau 25 persen suara sah pemilu 2014, yakni pemilu legislatif DKI
Jakarta," kata Hadar kepada Okezone,
Sabtu (5/3/2016). Sekedar informasi anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 106
kursi dengan rincian PDIP 28 kursi, Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, PPP 10
kursi, Demokrat 10 kursi, Hanura 10 kursi, Golkar sembilan kursi, PKB enam
kursi, Nasdem lima kursi, dan PAN dua kursi. Jika merujuk aturan tersebut maka
untuk mengusung satu pasang calon harus memiliki minimal 21 kursi dari parpol
maupun gabungan parpol. Hanya PDIP yang bisa mengusung satu paket pasangan
calon tanpa harus berkoalisi.
Sementara
itu, jumlah suara sah pada pileg 2014 sebanyak 4.537.227 sehingga suara minimal
yang dikumpulkan 1.134.306 suara sah Pileg 2014. Bagi calon peseorangan, pasca
judicial review Pasal 41 Ayat 1 dan 2 mengenai syarat dukungan perseorang maka
rujukannya adalah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir. Untuk Jakarta
lanjut Hadar adalah Pemilihan Presiden 2014. "Menentukan persentasenya
harus melihat jumlah penduduk DKI dari sana persentase ditentukan sesuai bunyi
di undang-undang. Kalau tidak salah jumlah penduduk DKI sekitar 7 juta lebih.
Nanti menghitungnya menggunakan DPT terakhir yakni Pemilihan Presiden.
Persentasenya masuk ke 6-12 juta penduduk maka persentasenya 7,5 persen dari
jumlah DPT Pilpres,” jelas Hadar. Untuk diketahui, DPT Pilgub DKI Jakarta 2017
berdasarkan data Pemilu terakhir yakni Pilpres yang dikutip dari web KPUD DKI
Jakarta sebanyak 7.070.475. Jika dihitung 7,5 persen sekitar 530.000 dukungan
KTP yang harus dikumpulkan.
B.
Syarat-syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
beberapa waktu lalu, ketentuan mengenai syarat calon berdasarkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah
sebagai berikut :
1.
Warga Negara
Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
1.
Bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.
Setia kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.
Berpendidikan
paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4.
Berusia
paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan
25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon
Walikota dan Wakil Walikota;
5.
Mampu secara
jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter;
6.
Bagi calon
yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut
:
1.
secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
2.
bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
7.
Bagi calon
yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus
dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
8.
Tidak sedang
dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang
secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;
12. Tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan
memiliki laporan pajak pribadi;
14. Belum pernah menjabat sebagai
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau
Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk
Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati
dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
15. Belum pernah menjabat sebagai
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
16. Berhenti dari jabatannya bagi
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota
yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
17. Tidak berstatus sebagai penjabat
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
18. Memberitahukan pencalonannya sebagai
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan
diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan
sebagai calon;
19. Mengundurkan diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
20. Mengundurkan diri sebagai pejabat
atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang
tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
21. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2.
Syarat calon
mampu secara jasmani dan rohani, tidak menghalangi penyandang disabilitas;
3.
Persyaratan
bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara, dikecualikan bagi :
1. Calon yang dipidana penjara karena
kealpaan ringan (culpa levis);
2.
Calon yang
dipidana penjara karena alasan politik.
4.
Calon yang
dipidana karena alasan politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan
politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa
kekerasan atau menggunakan senjata.
5.
Ketentuan
syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil
Walikota adalah sebagai berikut :
1.
penghitungan
2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan
yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa
jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2.
jabatan yang
sama maksudnya adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur
dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan
jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
3.
2 (dua) kali
masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
1.
telah 2
(dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2.
telah 2
(dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3.
2 (dua) kali
dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
4.
perhitungan
5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan maksudnya
adalah dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota yang bersangkutan.
6.
Ketentuan
syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil
Walikota berlaku untuk :
1.
jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang
diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
2.
jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
7.
Ketentuan
syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan
Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota atau Calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut :
1.
belum pernah
menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil
Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
2.
belum pernah
menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon
Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
3.
belum pernah
menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Walikota.
8.
Ketentuan
syarat calon berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
sejak ditetapkan sebagai calon berlaku bagi :
1.
Bupati atau
Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati
atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di
kabupaten/kota lain;
2.
Bupati atau
Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai
Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
3.
Bupati atau
Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai
Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
4.
Gubernur
atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur
di provinsi lain.
C.
Kandidat Gubernur DKI Jakarta 2017-2021
Sejauh
ini, ada 12 nama yang disebut-sebut akan bersaing menjadi Gubernur DKI periode
2017-2021. Berikut nama-nama calon yang siap akan maju dalam pilgub 2017.
1. Basuki Tjahaja Purnama
Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok agaknya masih belum puas berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Ahok menyatakan kesiapannya maju kembali di Pilgub 2017, mendatang. Namun, belum jelas dirinya akan maju
sebagai calon independen atau partai. Namun, Ahok menyebut akan menghormati
usaha 'Teman Ahok' yang mengumpulkan satu juta tanda tangan bagi dirinya untuk
maju sebagi calon independen. Maju sebagai calon petahana, mantan politisi
Gerindra ini mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk meraih simpati.
Menurutnya, dukungan masyarakat akan datang dengan sendirinya ketika ia bekerja
dengan maksimal. "Kalau kita petahana, apa yang mau persiapan? Kita
dinilai tiap hari kok, kamu dinilai kayak apa, hasilnya apa," katanya.
2. Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum Partai Bulan
Bintang, Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon
gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017. Jabatan Gubernur DKI agaknya djiadikan
langkah awal menuju kursi Presiden di masa mendatang. Nama Yusril didorong maju untuk
mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada DKI 2017. Hal ini menyusul
kemenangan kakak Yusril, Yuslih Ihza Mahendra, dalam Pilkada Belitung Timur.
3. Bima Arya
Wali Kota Bogor
disebut-sebut masuk dalam bursa calon Gubernur DKI. Bima dinilai layak oleh
Dewan Pengurus PAN untuk menjadi pemimpin di Ibu Kota. "Bima Arya jelas
terlihat track record di Bogor," kata Wakil Sekretaris
Jenderal Dewan Pengurus Pusat PAN, Dipo Ilham. Meski demikian, Dipo mengatakan
elektabilitas Arya Bima masih akan disurvei kembali secara internal. PAN akan
memutuskan secara pasti pada 2-3 bulan mendatang setelah hasil survei internal
partai keluar. Ketua DPD PAN Kota Bogor, Safrudin Bima mengakui pencalonan Arya
Bima. Namun, dia mengatakan, sejauh ini baru pembicaraan awal dan belum masuk
tahap serius.
4.
Eko Patrio
Anggota DPR RI, Eko
Patrio juga digadang-gadang sebagai bakal calon Gubernur DKI. Eko dipilih
lantaran mengetahui Jakarta menyusul jabatannya sebagai anggota dewan. Dipo
mengatakan, nama kandidat tersebut merupakan permintaan dari teman-teman di PAN.
Mereka menilai kandidat ini memilki potensi yang cukup baik untuk memimpin ibu
kota 5 tahun ke depan.
5. Desy Ratnasari
Wanita kelahiran
Sukabumi 42 tahun silam masuk sebagai bakal calon Gubernur DKI yang diusung
PAN. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PAN, Dipo Ilham menyebut
Desy memiliki konsentrasi terhadap perubahan di DKI Jakarta. Dipo menuturkan,
PAN akan memutuskan secara pasti pada 2-3 bulan mendatang setelah hasil survei
internal partai keluar. Sementara, kalau terpilih Desy bakal menjadi Gubernur
wanita pertama di DKI Jakarta.
6. Ridwan Kamil
Wali Kota Bandung ini
juga masuk dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ridwan Kamil bakal
diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ridwan Kamil disebut-sebut memiliki
tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibanding Ahok. Pengalaman Ridwan mengelola metropolis
dinilai cocok untuk memimpin Ibu Kota mengingat Bandung layaknya Jakarta versi
mini. "Ridwan Kamil layak untuk tampil cocok untuk anak muda karena
kreatif, welcome kompetensi dan performance-nya bagus di
Bandung. Dia kaya Jokowi waktu di Solo," kata Anggota DPRD DKI Jakarta
dari Fraksi PKS, Slamet Nurdin.
7. Sandiaga Uno
Nama pengamat ekonomi
Sandiaga Uno dinilai cocok oleh partai Gerindra menjadi calon gubernur DKI.
Sandiaga merupakan orang dengan integritas tinggi yang tentunya dapat memahami
kondisi Jakarta jika memimpin nantinya. Sandiaga megaku siap untuk memimpin
Jakarta. Dia juga mengaku siap bersaing dengan bakal calon lainnya untuk menuju
kursi DKI 1.
8. Tantowi Yahya
Politikus Golkar ini juga
siap bersaing untuk menduduki di DKI Jakarta. Meski demikian, niatan Tantowi
untuk maju sebgai bakal calon Gubernur DKI masih belum bulat. Anggota DPRD DKI
yang juga Ketua Fraksi Golkar, Zainuddin menyebut nama yang akan diusung belum
dapat dipastikan. Namun, ada tiga nama yang cukup berkualitas dicalonkan, di
antaranya Tanyowi Yahya.
9. Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya ini
juga menjadi salah satu yang santer diberitakan menjadi lawan berat Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilgub DKI 2017. Elektabilitas tinggi kader
PDIP itu disebut mampu menyaingi Ahok atau Ridwan Kamil. Ketua Umum DPP PDIP
Megawati Sukarnoputri sempat menggelar pertemuan khusus dengan Tri Rismaharini.
Pertemuan itu digelar dalam Rakernas PDIP I yang digelar di JIEXPO Kemayoran,
Jakarta Pusat, pada 10-12 Januari 2016.
10. Adhyaksa Dault
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini
menyatakan siap maju dalam pilgub 2017. Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta
Yudha mengatakan, meski cukup populer, Adhyaksa dinilai masih kalah jika
dibandingkan nama lainnya seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, bahkan Basuki
Tjahaja Purnama.
11. Idrus Marham
Idrus adalah politisi
partai Golkar yang berasal dari kalangan akademisi. Saat ini, dia menduduki
jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Riau. Ketua Fraksi Golkar
di DPRD DKI, Zainuddin mengatakan, Idrus Marham pantas dicalonkan menjadi
Gubernur DKI.
12. Azis Syamsuddin
Ketua Fraksi Golkar di
DPRD DKI, Zainuddin menyandingkan nama Azis dalam bursa pencalonan dari Partai
Golkar bersama Tanto Wiyahya dan Idrus Marham. Pria kelahiran Surakarta, 31
Juli 1970 ini pernah diwacanakan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta periode
2012-2017. Namun, dia mengundurkan diri dari bursa pemilihan saat itu.
Sumber
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar